Business & Product Legality

 

Business & Product Legality

Daftar Isi : 

1. Pengertian Legalitas 

2. Definisi Legalitas 

3. Manfaat Legalitas Usaha 

4. Jenis Legalitas Usaha 

5. Cara Membuat Usaha 

6. Kesimpulan 

Legilitas Usaha Itu Apa Sih?

 

Legalitas usaha merupakan salah satu unsur yang penting bagi suatu usaha. Sebab, adanya legalitas usaha menunjukkan bahwa usaha yang akan dibangun tidak akan terganggu dengan penertiban yang mungkin terjadi saat bisnis tersebut sedang berjalan. Legalitas usaha adalah bagian yang sangat krusial bagi perusahaan atau badan usaha. Dengan legalitas, sebuah bisnis memiliki jati diri, bisa menjalankan bisnis, serta diakui dan sah dalam hukum. Untuk tahu lebih lanjut tentang apa itu legalitas usaha, manfaat, dan hal penting lainnya. Seperti telah disebutkan secara singkat di atas, legalitas usaha adalah unsur penting yang harus dimiliki perusahaan untuk semua pihak yang memiliki kepentingan dan keberlangsungan usaha itu sendiri. Legalitas juga menjadi identitas yang melegalkan dan mengesahkan perusahaan.

 

Beberapa identitas yang dimaksud antara lain adalah nama perusahaan, merek dagang, dan dokumen perizinan usaha. Legalitas perusahaan haruslah sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Dengan memiliki legalitas, perusahaan juga akan mendapat perlindungan di mata hukum.

Definisi Legalitas Usaha

 

Secara umum, izin usaha bisa diartikan sebagai bentuk pemberian izin dari pihak berwenang atas seluruh proses pendirian maupun penyelenggaraan kegiatan usaha. Bagi pemerintah, legalitas usaha adalah sarana untuk membina, menertibkan, mengarahkan, dan mengawasi izin usaha perdagangan.

 

Legalitas usaha ini dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman.

Manfaat dariLegalitas Usaha

 

Legalitas usaha tidak hanya digunakan sebagai dokumen formalitas saja, ada beberapa manfaat lain yang bisa dirasakan oleh para pelaku usaha yang memiliki legalitas pada usaha yang mereka dirikan. Beberapa manfaat legalitas usaha tersebut di antaranya:

 

 

 

 Bukti Kepatuhan Hukum

 

Manfaat legalitas usaha yang pertama adalah sebagai bukti bahwa para pelaku usaha tersebut ingin menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

 

 

 

 Sarana Perlindungan Hukum

 

Suatu usaha yang sudah mempunyai legalitas usaha resmi akan terhindar dari penertiban dari pihak berwajib. Hal ini tentu dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya.

 

 

 

 Memudahkan Pengembangan Bisnis

 

Manfaat legalitas bisnis selanjutnya adalah dapat memudahkan pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnis tersebut. Sebab, untuk bisa memperbesar sebuah bisnis, diperlukan modal yang besar pula. Dengan adanya legalitas bisnis ini, perusahaan bisa mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal yang mereka butuhkan.

 

 

 

MediaPromosi

 

Pentingnya legalitas usaha yang selanjutnya adalah dapat menambah tingkat kepercayaan konsumen untuk menggunakan produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Hal ini tentu saja dapat berdampak kepada peningkatan persentase penjualan yang diterima oleh perusahaan tersebut ke depannya.

 Persyaratanuntuk Keperluan Bisnis

 Manfaat yang terakhir dengan adanya legalitas bisnis adalah dapat mempermudah bisnis untuk mendapatkan proyek. Sebab, suatu bisnis yang ingin mengikuti tender membutuhkan dokumen-dokumen hukum sebagai salah satu persyaratannya.

Jenis dari Legalitas Usaha

 

Ada beberapa macam legalitas usaha yang diperlukan bagi setiap pelaku usaha. Setiap jenis usaha memiliki izin usaha yang berbeda-beda pula. Untuk memudahkan kamu memahami legalitas usaha yang berlaku di Indonesia, berikut ini kami sampaikan beberapa jenisnya.

 

 

 

Nomor IndukBerusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang digunakan baik oleh usaha perorangan, badan hukum, maupun badan usaha. Lembaga OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha ini setelah pelaku usaha mendaftarkan usahanya.

 

 Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Surat Keterangan Domisili Usaha atau SKDU dibutuhkan untuk membuat dokumen pendukung lain seperti NPWP, SIUP, TDP, dan lain sebagainya. Para pelaku usaha bisa mendapatkan SKDU ini melalui kelurahan ataupun kecamatan setempat.

 

Nomor PokokWajib Pajak (NPWP)

Selanjutnya, ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang akan dikeluarkan oleh petugas pajak dan diberikan kepada para wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun badan hukum. Nantinya, NPWP ini dibutuhkan sebagai identitas wajib pajak sekaligus untuk administrasi pajak lainnya.

 

Izin UsahaDagang (UD)

Surat Izin Usaha Dagang (UD) merupakan surat yang diberikan kepada perseorangan untuk menjalankan usaha dagangnya. Izin usaha ini hanya diberikan kepada jenis usaha yang pengelolaannya hanya dilakukan oleh perseorangan.

 

 Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Salah satu izin usaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perseorangan, badan usaha, maupun perusahaan adalah Surat Izin Tempat Usaha atau SITU. Surat ini digunakan sebagai bukti izin tempat usaha yang kamu dirikan dan telah sesuai dengan tata ruang wilayah yang dibutuhkan.

 

Surat IzinPrinsip

 

Surat Izin Prinsip merupakan surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai bukti izin untuk mendirikan usaha di suatu daerah.

 

Surat IzinUsaha Industri (SIUI)

SIUI (surat Izin Usaha Industri) merupakan surat yang diperlukan oleh para pelaku usaha kecil menengah untuk dapat menjalankan usaha industrinya. SIUI ini bisa kamu buat melalui sistem yang sudah disediakan oleh Lembaga OSS.

 

 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) guna memberikan izin para pelaku usaha untuk melaksanakan usaha perdagangannya.

 

Surat IzinUsaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Bagi jenis usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi membutuhkan Surat Izin Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk dapat menjalankan seluruh bisnisnya.

 

 HO (Surat Izin Gangguan)

Surat Izin Gangguan atau dikenal dengan HO (Hinder Ordonantie) merupakan surat yang diterbitkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha melalui Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten atau kota. Surat ini adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa warga yang ada di sekitar lokasi usaha tidak merasa terganggu dan keberatan dengan adanya usaha tersebut.

 

 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Bagi para pelaku usaha yang ingin mendirikan bangunan baru, mengubah, memperbesar, mengurangi, dan/atau ingin merawat bangunan sesuai dengan persyaratan yang berlaku akan membutuhkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

 

 Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan diberikan kepada pemilik bangunan yang telah dibangun sesuai IMB dan layak digunakan sesuai dengan fungsinya.

 

Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP)

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah bukti tanda daftar yang harus dimiliki oleh segala jenis usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata, seperti penyediaan akomodasi, jasa penyedia makanan dan minuman, jasa pramuwisata, penyelenggaraan pertemuan, dan lain sebagainya.

Cara MembuatLegalitas Usaha

Setiap pelaku usaha baik itu usaha mikro maupun makro membutuhkan adanya izin usaha untuk menjalankan seluruh kegiatan usahanya. Berikut ini adalah cara membuat legalitas usaha yang memiliki status badan hukum.

 

 

 

Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi para pemilik atau pendiri usaha.

 

Menyusun akta pendirian perusahaan atau kooperasi.

 

Mendaftarkan akta pendirian perusahaan.

 

Mengurus NPWP atas nama badan usaha.

 

Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk Izin Usaha Dasar.

 

Mengurus perizinan lanjutan (Izin Usaha dan Izin Komersial).

 

Mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS kesehatan dan BP Jamsostek.

 

Setelah memahami cara membuat legalitas usaha, ada baiknya kamu juga mengetahui besaran biaya legalitas usaha.

 

 

 

Untuk mendirikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), setiap kabupaten atau kota memiliki harga yang bervariasi. Akan tetapi secara umum besaran biaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut.

 

 

 

 SIUP kecil dan menengah

SIUP kecil dan menengah yang diproses secara normal selama 8 sampai 10 hari kerja membutuhkan biaya kurang lebih Rp1.500.000, sedangkan untuk proses pembuatan 3 sampai 5 hari kerja diperlukan biaya sebesar Rp2.500.000.

 

 

 

SIUP besar

Pembuatan surat izin selama 8 sampai 10 hari kerja biayanya adalah sebesar Rp2.500.000, dan untuk proses yang lebih cepat, yakni 3 sampai 5 hari kerja membutuhkan biaya sebesar Rp4.000.000.

Kesimpulan

 

Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai legalitas usaha yang perlu kamu ketahui. Bagi kamu yang ingin mendirikan usaha, ada baiknya untuk memenuhi segala persyaratan terkait legalitas ini agar usaha yang kamu jalankan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

 

Setelah bisnis yang dibuat telah berjalan, coba manfaatkan aplikasi kasir majoo untuk memudahkan segala proses transaksi dan inventori pada bisnis yang kamu kelola. Fitur-fitur yang disediakan dapat membantu segala aktivitas perusahaan yang bisa kamu akses dari jarak jauh.